Sinyal pertama datang menjelang malam, ketika sejumlah mobil berpelat hitam terlihat berhenti di halaman salah satu gedung pemerintah provinsi. Tak lama kemudian, beberapa pejabat dan staf tampak digiring ke luar dengan pengawalan ketat. “Benar, KPK sedang melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Riau,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media.
Kabar penangkapan itu juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Ia memastikan bahwa di antara pihak yang diamankan terdapat nama besar: Gubernur Riau Abdul Wahid. “Salah satunya Gubernur Riau,” ujar Fitroh singkat. Belum ada pernyataan resmi mengenai kasus apa yang menjadi dasar penindakan tersebut, namun informasi awal menyebutkan adanya dugaan transaksi mencurigakan terkait pengelolaan proyek di lingkungan pemerintah provinsi.
Sementara itu, aktivitas di lingkungan Kantor Gubernur Riau malam itu sempat terhenti. Beberapa pegawai yang masih berada di lokasi mengaku kaget dan tak menyangka operasi tersebut terjadi begitu cepat. “Kami tahu dari berita online, tiba-tiba saja ramai. Tadi ada beberapa mobil keluar masuk, tapi kami tak tahu pasti siapa saja yang dibawa,” ujar seorang staf yang enggan disebut namanya.
Dari informasi yang dihimpun, sepuluh orang diamankan dalam operasi itu. Mereka terdiri dari pejabat daerah, staf, dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam transaksi yang kini tengah didalami penyidik. Hingga Selasa dini hari, tim KPK masih berada di lapangan untuk memeriksa sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan kasus tersebut.
Meski operasi ini dilakukan tanpa peringatan, sejumlah pihak di Pekanbaru menyambut langkah KPK sebagai bentuk penegasan bahwa penindakan hukum tidak mengenal jabatan. Beberapa aktivis antikorupsi lokal menyebut, OTT terhadap kepala daerah merupakan momentum agar tata kelola pemerintahan di Riau kembali diawasi secara ketat. “Ini peringatan keras. Jangan lagi bermain di wilayah abu-abu anggaran,” kata salah satu aktivis dari Forum Riau Bersih.
Dari Jakarta, sejumlah tokoh nasional juga menyoroti penangkapan ini. Mereka mengingatkan bahwa Riau merupakan salah satu provinsi dengan sejarah panjang kasus korupsi kepala daerah, sehingga langkah KPK dianggap sebagai bentuk evaluasi moral bagi pemimpin daerah. “Sudah terlalu sering kita mendengar kabar serupa. Semoga kali ini menjadi pelajaran,” ujar seorang anggota DPR yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini ditulis, Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Tim penyidik masih memeriksa bukti dan komunikasi elektronik yang disita dari lokasi kejadian. Beberapa barang bukti awal disebut berupa dokumen, telepon genggam, serta uang tunai dalam jumlah yang belum diungkap.
Pemerintah Provinsi Riau sendiri belum mengeluarkan keterangan resmi. Humas Pemprov menyebut masih menunggu informasi valid dari lembaga antirasuah tersebut. Sementara itu, masyarakat di berbagai wilayah Riau terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian, mengingat sosok Abdul Wahid dikenal cukup aktif turun ke lapangan selama menjabat.
Sejumlah tokoh masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi. “Rakyat hanya ingin kebenaran dan keadilan. Kalau benar ada kesalahan, biarlah hukum yang bicara,” ujar tokoh adat Melayu Riau di Pekanbaru malam tadi. Hingga kini, publik menanti klarifikasi resmi dari KPK yang dijanjikan akan diumumkan setelah pemeriksaan awal selesai.
Trimatranews.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid serta sepuluh orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.
# hp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar