TRIMATRANews | Padang (SUMBAR) — Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menegaskan posisinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum paling progresif dalam pemberantasan korupsi pada 2025. Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, institusi yang dipimpin Kepala Kejati Sumbar itu mempublikasikan capaian luar biasa: total 82 perkara tindak pidana korupsi berhasil ditangani sepanjang tahun dengan nilai penyelamatan keuangan negara melampaui Rp3,6 triliun.
Pada rilis resmi yang disampaikan menjelang peringatan Hakordia, Kejati Sumbar menempatkan transparansi sebagai pilar utama. Laporan tersebut memuat rincian perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan, sekaligus memperlihatkan skala korupsi yang berhasil dibongkar. Dengan penyelamatan tepatnya mencapai Rp3.646.088.274.691, Kejati Sumbar menyebut capaian itu sebagai tonggak baru dalam pengamanan aset publik.
Dalam penjelasan resmi, Kepala Kejati Sumbar menegaskan bahwa keberhasilan itu lahir dari kekompakan internal kejaksaan serta koordinasi intens dengan lembaga audit negara. Menurutnya, kolaborasi antara jaksa, auditor BPKP, dan dukungan masyarakat semakin mempersempit ruang gerak pelaku korupsi di Sumatera Barat. Kesadaran publik yang meningkat turut memberi tekanan positif bagi aparat untuk bekerja lebih efektif dan terukur.
Dua perkara besar ikut menjadi sorotan dalam paparan kinerja tersebut. Kasus pertama adalah pembangunan Dermaga Bajau di Kepulauan Mentawai senilai Rp17 miliar yang mengalami keruntuhan. Kejati Sumbar menduga penyimpangan dalam pelaksanaan proyek menjadi akar persoalan yang kini tengah ditelusuri lebih dalam oleh penyidik Pidsus melalui pengumpulan alat bukti dan audit kerugian negara.
Perkara kedua adalah proyek rehabilitasi jembatan kayu Gadang–Sikabu di Kabupaten Pariaman, proyek yang dibangun dengan anggaran Rp25 miliar dan diduga kuat mengandung penyimpangan signifikan. Kejati Sumbar menempatkan kasus ini dalam kategori prioritas karena lokasi infrastruktur tersebut memiliki dampak langsung terhadap mobilitas warga serta aktivitas ekonomi harian masyarakat.
Audit BPKP kini berjalan paralel dengan penyidikan kedua kasus tersebut, menandai pendekatan sistematis yang menjadi ciri kerja Pidsus Kejati Sumbar. Langkah audit itu menjadi kunci memastikan akurasi kerugian negara dan memperkuat pembuktian guna mempercepat proses penuntutan. Kejati menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak mana pun yang terbukti merugikan negara.
Dalam pernyataannya, Kepala Kejati Sumbar menegaskan bahwa tujuan lembaganya bukan sekadar menghukum pelaku. Lebih dari itu, pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi misi yang diutamakan. Ia menilai bahwa setiap keberhasilan penyelamatan aset publik merupakan kemenangan bagi masyarakat sebagai pemilik sah keuangan negara.
Momentum Hakordia 2025 disebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya agenda hukum, melainkan agenda moral bangsa. Kejati Sumbar mengajak seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif melaporkan indikasi penyimpangan, terutama dalam proyek-proyek publik yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemberantasan korupsi dinilai tidak akan optimal.
Kejati Sumbar juga menegaskan komitmennya memperkuat sistem internal, termasuk peningkatan kualitas penanganan perkara, percepatan proses hukum, dan pembenahan mekanisme pengawasan. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, Kejati Sumbar yakin bahwa upaya pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih berdampak dan berkelanjutan.
Di penghujung rilis, Kepala Kejati Sumbar menyampaikan optimisme bahwa perjuangan panjang melawan korupsi akan semakin kuat jika publik terus menjaga tekanan moral dan mengawal setiap proses hukum. Dengan dukungan lembaga pengawas dan kesadaran kolektif masyarakat, Kejati Sumbar percaya Sumatera Barat dapat menjadi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan akuntabel.
# Red | Hp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar