TRIMATRANews | Padang (SUMBAR) — Kasus dikeluarkannya dua siswa yatim piatu dari bangku pendidikan di salah satu madrasah swasta di Kota Padang memantik reaksi cepat dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak. Tanpa menunggu lama, ia turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus mencari solusi konkret atas persoalan tersebut.
Peristiwa ini terjadi di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Furqon yang berlokasi di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Kedua siswa yang berasal dari Panti Asuhan Nur Ilahi itu diketahui harus berhenti sekolah karena belum mampu melunasi tunggakan biaya pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi ironi di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Apalagi, kedua siswa tersebut merupakan yatim piatu yang sepenuhnya bergantung pada bantuan pihak panti.
Khairuddin mengaku tersentak saat mengetahui kabar tersebut. Ia menilai keputusan yang diambil pihak sekolah tidak mencerminkan semangat keadilan sosial dalam dunia pendidikan, terlebih menyangkut anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.
“Saya benar-benar tersentak membaca berita ini. Tidak bisa diterima akal sehat—anak-anak yang sudah berjuang dalam keterbatasan justru diputus hak pendidikannya hanya karena biaya,” tegasnya saat berada di lokasi, Rabu (6/5).
Dalam kunjungannya, Khairuddin tidak hanya melihat situasi secara langsung, tetapi juga berdialog dengan berbagai pihak, mulai dari pengurus panti asuhan, pihak sekolah, hingga kedua siswa yang terdampak kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kejadian seperti ini berpotensi menjadi preseden buruk jika tidak segera diselesaikan dengan pendekatan yang adil dan manusiawi.
Khairuddin juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan pemerintah yang benar-benar menyentuh masyarakat. Ia menilai masih ada celah dalam pelaksanaan program jaminan pendidikan yang seharusnya melindungi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Saya akan pastikan persoalan ini selesai. Kita dudukkan bersama semua pihak—yayasan, sekolah, dan dinas terkait. Tidak boleh ada lagi alasan biaya menjadi penghalang,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan siap menjadi penghubung aktif untuk menjembatani komunikasi antar pihak agar solusi bisa segera ditemukan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab terhadap pendidikan anak tidak boleh dibebankan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial.
Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil agar kedua siswa tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan tanpa tekanan biaya. Ia juga memastikan akan mengawal proses tersebut hingga tuntas.
“Anak-anak ini harus kembali belajar. Tunggakan bukan alasan untuk memutus masa depan mereka. Kita akan carikan jalan keluar bersama,” tambahnya.
Khairuddin turut mengingatkan seluruh lembaga pendidikan agar tidak melupakan esensi utama pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini sekaligus mendorong pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis atau bantuan pendidikan di daerah.
“Ini harus menjadi pelajaran keras bagi semua pihak. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Negara harus hadir untuk mereka yang lemah,” pungkasnya.
# Andalusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar