TRIMATRANews | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, turut hadir dan aktif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan bersama Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) RI, pada Senin (15/6/2026). Rapat ini menjadi momen penting untuk meninjau secara menyeluruh penyerapan anggaran negara sekaligus mengevaluasi capaian kinerja kedua lembaga tinggi negara tersebut selama kurun waktu enam bulan terakhir di tahun berjalan.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III meminta penjelasan secara rinci dan transparan mengenai pemanfaatan dana yang telah dialokasikan. Selain itu, dibahas pula berbagai keberhasilan yang telah diraih, langkah strategis yang dijalankan, serta tantangan yang dihadapi MA dan MK dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, tegas, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Benny Utama menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan lembaga peradilan merupakan tugas konstitusional yang tidak bisa ditawar. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dunia hukum di Indonesia.
“Kami ingin memastikan anggaran yang disalurkan tidak hanya terserap secara administrasi, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan hukum, percepatan penyelesaian perkara, serta pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan kinerja para penegak hukum. Selama enam bulan terakhir, apa saja yang sudah dicapai, apa kendalanya, dan apa rencana ke depan, semuanya harus diketahui bersama demi kebaikan bersama,” tegas Benny Utama.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris MA RI menyampaikan laporan perkembangan kinerja lembaganya secara terperinci. Ia menjelaskan bahwa sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, MA telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan, antara lain meningkatnya kecepatan penyelesaian perkara di semua tingkatan pengadilan, penyempurnaan sistem manajemen perkara berbasis digital, serta keberhasilan menekan angka tunggakan perkara yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Dari sisi keuangan, penyerapan anggaran berjalan sesuai jadwal dan peruntukannya. Dana tersebut terutama digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pengadilan, peningkatan kompetensi serta kesejahteraan aparatur peradilan, serta pengembangan sistem informasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi perkara secara terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK RI menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran lembaganya. Ia menguraikan berbagai langkah yang telah diambil untuk menjaga kemandirian peradilan konstitusi, mempercepat proses pemeriksaan perkara pengujian undang-undang dan perselisihan kewenangan lembaga negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan.
Ia juga melaporkan bahwa pengelolaan keuangan di MK telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sistem kerja terus dilakukan agar kinerja lembaga semakin optimal.
Rapat berlangsung dalam suasana terbuka, interaktif, dan penuh tanggung jawab. Komisi III memberikan sejumlah catatan konstruktif serta arahan agar kedua lembaga terus mempercepat pelaksanaan program unggulan, menjaga prinsip akuntabilitas keuangan, serta memperkuat koordinasi antarlembaga guna menghadirkan sistem peradilan yang lebih baik dan semakin dipercaya masyarakat.
Dengan terselenggaranya RDP ini, diharapkan terbangun kesepahaman yang jelas dan sinergi yang kuat antara DPR RI, MA, dan MK. Ke depannya, seluruh tugas pokok dan pemanfaatan anggaran negara dapat berjalan lebih terukur, tepat guna, dan mendukung terwujudnya supremasi hukum yang sesungguhnya di Indonesia.
#Andalusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar