TRIMATRANews | Jakarta, 16 Juli 2026 – Beredar keraguan di tengah masyarakat terkait nasib Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Terkait hal ini, ditegaskan dengan tegas: RUU ini sama sekali tidak dihentikan, apalagi ditolak. Justru dengan beralih menjadi inisiatif DPR RI, proses pembahasannya kini bisa berjalan jauh lebih cepat, terarah, dan terstruktur.
Ketua Komisi III DPR RI ,Dr. Habiburokhman, S.H., M.H..menegaskan, penyusunan aturan ini terus berjalan dengan serius. Bukti nyatanya, ruang partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat dibuka seluas-luasnya. Melalui rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum, DPR mendengar langsung pandangan dari akademisi, organisasi advokat, kalangan mahasiswa, hingga berbagai perwakilan masyarakat sipil. Jadwal pembahasan pun telah disusun dan terus berjalan sesuai rencana.
Seluruh masukan, saran, dan pandangan yang diterima akan disaring dengan cermat. Tujuannya tunggal: melahirkan undang-undang yang benar-benar berkualitas, kuat, dan berkeadilan. Masyarakat pun diajak bersama-sama mengawal proses ini agar lahir regulasi yang memberikan kepastian hukum, namun tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
Maksud & Tujuan Berita Ini:
1. Meluruskan Kesalahpahaman: Menjawab kabar yang beredar seolah-olah RUU ini dibatalkan atau dihentikan. Faktanya, perubahan status menjadi inisiatif DPR justru mempercepat jalan pembahasan.
2. Menunjukkan Keterbukaan: Menegaskan bahwa DPR tidak bekerja sendiri, melainkan mendengar suara ahli dan masyarakat agar aturannya tidak memihak dan matang.
3. Menjamin Keadilan & Hukum: Menegaskan aturan ini nantinya tegas menindak kejahatan, namun tidak sembarangan melanggar hak-hak warga yang tidak bersalah.
4. Mengajak Kerja Sama: Mengundang seluruh masyarakat ikut mengawasi dan mengawal agar undang-undang ini benar-benar lahir kuat dan bermanfaat bagi keadilan negara.
#Andalusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar