"Termasuk jajaran aparat di lingkungan pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Pasaman," ujar Yasir Ginting di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasanan, Selasa (25/7/2023).
Dikatakan Yasir, dari sejumlah kunjungan yang ia lakukan ke nagari-nagari di Pasaman, terbaca kuatnya keinginan aparat nagari untuk ikut semua program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
"Selama ini sebagian besar aparat nagari hanya tahu bahwa program di BPJS Ketenagakerjaan hanya ada dua, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," urai Yasir.
Tapi, ditambahkan Yasir, setelah pihaknya menjelaskan bahwa di BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, ternyata banyak yang tertarik dengan program itu," ungkap Yasir menambahkan.
Pertimbangan mereka, menurut Yasir, cukup logis. "Mereka juga ingin seperti aparatur sipil negara atau ASN," beber Yasir. "Yaitu ada yang akan diterima setelah purna bakti nanti."
Implikasi dari hal itu, menurut Yasir, sejumlah pemerintahan nagari (pemnag) di Kabupaten Pasaman mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dan stake holder terkait untuk menerbitkan surat edaran (SE).
"SE itu akan menjadi payung hukum bagi pemnag untuk menganggarkan premi Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, yang dimulai di APBD Perubahan Pasaman tahun anggaran 2023," katanya.
Dikatakan Yasir, hal itu juga sudah dibicarakan dengan Kadis PMD Pasaman, yang juga dihadiri Sekretaris dan kepala bidang (kabid) belum lama ini. "Mereka tampak antusias," tutup Yasir. (spa)
Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Pasaman, M. Yasir Ginting.(Dedi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar