TRIMATRANews | BOGOR – Dengan latar hutan Cikeas yang lembap dan barisan tenda yang berjajar rapi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Apel Kasatwil 2025 dengan pesan tegas: Polri harus kembali pada semangat dasar pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Di Mako Satuan Latihan Korps Brimob Polri, Bogor, Senin (24/11/2025), ia meyakinkan para Kapolda dan Kapolres bahwa agenda besar pembenahan internal harus dilaksanakan tanpa kompromi.
Pada pembukaan kegiatan bertajuk Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat itu, Jenderal Sigit menegaskan pentingnya konsolidasi dan penguatan kultur organisasi. Reorientasi ini, menurutnya, menjadi kunci bagi Polri untuk menjawab harapan publik yang semakin tinggi dalam era keterbukaan informasi.
Ia menekankan bahwa Apel Kasatwil bukan sekadar forum tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan ulang jati diri institusi. Doktrin Tribrata dan Catur Prasetya, yang menjadi pedoman moral anggota kepolisian, kembali disegarkan melalui sesi internal yang digelar intensif selama tiga hari.
Jenderal Sigit menjelaskan bahwa pemilihan Satlat Brimob Cikeas sebagai lokasi apel bukan tanpa alasan. Dengan seluruh pejabat kepolisian bermalam di tenda, kegiatan ini ditekankan sebagai ruang penyamaan persepsi dan penguatan soliditas. “Soliditas adalah pondasi, dan dari sinilah kemampuan pelayanan kita terbentuk,” ujarnya dalam arahan pembuka.
Sejalan dengan tuntutan reformasi kelembagaan, Apel Kasatwil tahun ini juga merespons rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sigit menilai kritik yang masuk harus dijadikan tolok ukur perubahan, bukan dianggap ancaman. “Semangat memperbaiki diri adalah langkah paling penting dalam pembaruan institusi,” lanjutnya.
Menariknya, Apel Kasatwil juga menghadirkan Kepolisian Hongkong sebagai mitra berbagi pengalaman. Fokus utama kerja sama tersebut adalah penyempurnaan model penanganan demonstrasi di Indonesia—sebuah isu sensitif yang kerap mendapat sorotan publik. Sigit menyebut bahwa arah kebijakan Polri ke depan adalah mengubah paradigma penanganan demonstrasi dari “menjaga” menjadi “melayani”.
Meski demikian, Kapolri tetap menegaskan bahwa eskalasi unjuk rasa yang berpotensi berubah menjadi kerusuhan harus tetap mampu ditangani dengan kendali profesional. “Kebebasan berpendapat harus dijamin, namun stabilitas keamanan juga wajib dipertahankan,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Polri resmi meluncurkan seragam baru Pamapta—unit yang digadang-gadang menjadi garda pertama respons cepat pelayanan publik. Peluncuran tersebut menandai integrasi sistem pengaduan digital 110 dengan pola penugasan lapangan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Tak hanya soal respons darurat, Kapolri turut memperkenalkan sejumlah paket layanan kepolisian masa depan yang dirancang untuk mendekatkan kehadiran aparat di tengah masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat bisa mengakses layanan polisi dengan mudah, tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu,” tutup Jenderal Sigit.
# Red | hp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar