TRIMATRANews | Jakarta — Gaung operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid kini meluas ke panggung nasional. Sejak kabar penangkapannya dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam (3/11/2025), berbagai kalangan di ibu kota menyoroti kembali isu integritas kepemimpinan daerah. Dari ruang parlemen hingga meja diskusi publik, nama Abdul Wahid menjadi perbincangan hangat yang tak kunjung reda.
Anggota Komisi III DPR RI, H. Ahmad Zainal, menyebut langkah KPK sebagai bentuk penegasan bahwa lembaga antirasuah masih memegang kendali moral terhadap praktik penyimpangan kekuasaan di daerah. “Kita tidak boleh abai. KPK membuktikan bahwa pengawasan terhadap kepala daerah tidak boleh longgar,” ujarnya kepada Trimatranews.com di Jakarta, Selasa (4/11).
Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Seno Pramudito, menilai kasus Abdul Wahid bisa menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat dalam memperketat sistem kontrol keuangan di daerah.
Menurutnya, desentralisasi yang berjalan selama dua dekade terakhir membuka celah bagi praktik manipulasi anggaran jika tidak diimbangi pengawasan efektif. “Selama kontrol anggaran masih lemah, kasus seperti ini hanya menunggu waktu,” katanya.
Dari kalangan aktivis antikorupsi, muncul pula apresiasi terhadap tim KPK yang dianggap berhasil menunjukkan kembali efektivitas operasi senyapnya. Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, OTT terhadap Abdul Wahid merupakan bukti bahwa pola lama transaksi proyek masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan daerah.
“Siklusnya belum terputus. Namun langkah KPK ini setidaknya menjadi sinyal bahwa ruang gerak pelaku mulai menyempit,” ujar peneliti ICW, Dewi Anggraeni.
Meski demikian, tak sedikit pula pihak yang menyoroti sisi politik di balik penangkapan tersebut. Beberapa pengamat menilai, momentum OTT ini terjadi di tengah situasi politik lokal yang dinamis, terutama menjelang rotasi jabatan strategis di sejumlah dinas.
“Ada dinamika internal yang sedang panas di Riau, dan OTT ini seperti menandai titik klimaksnya,” ujar analis politik dari Lembaga Kajian Demokrasi Nusantara, Yusril Hanifa.
Sementara di kalangan masyarakat, reaksi publik terhadap KPK kali ini justru menguatkan kembali kepercayaan terhadap lembaga tersebut, yang sempat dinilai kehilangan daya gigit.
Media sosial dipenuhi komentar positif dari warga berbagai daerah. “KPK kembali tajam,” tulis salah satu pengguna X (Twitter) dalam tagar #RiauBersih. Tagar itu sempat menjadi trending nasional selama dua belas jam.
Pakar komunikasi politik, Dr. Laila Santosa, menilai cara publik merespons kasus Abdul Wahid menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat sensitif terhadap isu moralitas pemimpin.
“Reaksi cepat publik membuktikan bahwa kepercayaan terhadap pejabat publik tidak lagi bisa dibeli dengan pencitraan. Masyarakat menuntut keteladanan nyata,” ujarnya.
Dari sisi pemerintahan pusat, Kementerian Dalam Negeri memastikan koordinasi terus berjalan dengan KPK. Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Indra Gunawan, menyebut pihaknya tengah menyiapkan surat keputusan penunjukan pelaksana harian (Plh) Gubernur Riau agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami pastikan roda pemerintahan tetap berjalan, sambil menunggu hasil proses hukum dari KPK,” ujarnya kepada media di Jakarta.Sementara itu, di internal KPK sendiri, sumber Trimatranews.com menyebut penyidik tengah mendalami sejumlah proyek infrastruktur dan bantuan keuangan kabupaten yang melibatkan pihak ketiga.
Dugaan aliran dana suap disebut melibatkan beberapa perusahaan lokal dan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau. “Belum final, tapi indikasi keterlibatan cukup kuat,” ungkap sumber yang enggan disebut namanya.
Kini, kasus Abdul Wahid menjadi ujian baru bagi komitmen pemberantasan korupsi di era desentralisasi. Publik menanti apakah penegakan hukum kali ini benar-benar menyentuh akar persoalan atau sekadar menimbulkan geger sementara. Seperti dikatakan Dr. Seno, “OTT bukan akhir, tapi pintu masuk menuju reformasi yang sesungguhnya.”
Redaksi akan melanjutkan dengan laporan eksklusif mengenai proses penyidikan KPK dan dampaknya terhadap stabilitas politik Riau dalam edisi mendatang.
# hp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar