Dalam forum yang berlangsung santai namun sarat evaluasi itu, Bupati Welly menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan kerja aparatur. Menurutnya, kantor pemerintahan yang kotor, tidak tertata, dan tidak nyaman akan berdampak langsung pada kinerja serta citra pemerintah di mata masyarakat.
Didampingi Wakil Bupati Parulian dan Sekretaris Daerah Yudesri, Bupati Welly secara lugas mengungkapkan kekecewaannya setelah mencermati kondisi sejumlah kantor OPD dan kecamatan. Ia menyebut masih ditemui lingkungan kerja yang tidak layak ditempati, baik dari sisi kebersihan, kerapian, maupun kenyamanan dasar.
“Kantor pemerintah itu adalah wajah pelayanan publik. Kalau aparatur saja bekerja di lingkungan yang tidak nyaman, bagaimana mungkin kita berharap pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Welly dengan nada serius di hadapan jajarannya.
Salah satu penekanan penting yang disampaikan Bupati adalah kewajiban camat untuk berdomisili di wilayah kecamatan masing-masing. Ia menilai kehadiran pimpinan wilayah di tengah masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan pelayanan berjalan cepat, responsif, dan menyentuh kebutuhan warga.
Selain soal domisili camat, Bupati Welly menyoroti aspek kebersihan kantor sebagai persoalan mendasar yang tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, kebersihan bukan sekadar urusan estetika, melainkan bagian dari etos kerja dan tanggung jawab moral aparatur negara.
“Ini bukan hanya soal sapu dan pel. Ini soal budaya kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan rapi adalah cerminan kedisiplinan dan keseriusan kita melayani rakyat,” tegasnya.
Welly bahkan mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi ganjalan pribadi baginya sebagai kepala daerah. Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan camat untuk segera melakukan pembenahan nyata, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.
Arahan Bupati tersebut disebut sejalan dengan penekanan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan menyoroti isu kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai persoalan nasional yang harus ditangani dari hulu hingga hilir.
Dukungan penuh terhadap sikap Bupati juga disampaikan Wakil Bupati Pasaman Parulian. Ia menegaskan bahwa kebersihan kantor pemerintahan telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan harus diterjemahkan secara konkret di daerah.
“Kebersihan ini bukan isu lokal semata. Ini arahan nasional. Pak Presiden Prabowo secara tegas mengingatkan soal sampah dan lingkungan. Kantor OPD harus bersih dan nyaman agar aparatur bisa bekerja optimal,” ujar Parulian.
Tak hanya lingkungan kantor, Bupati Welly juga mengalihkan sorotan kepada kondisi pasar-pasar tradisional di Pasaman. Ia menilai pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal kebersihan, penataan, dan kenyamanan pengunjung.
Menurutnya, pasar tradisional yang kumuh bukan hanya merugikan pedagang dan pembeli, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengelolaan fasilitas publik oleh pemerintah daerah.
Bupati meminta agar dinas terkait segera mengambil langkah pembenahan terintegrasi, melibatkan camat dan nagari, sehingga pasar dapat menjadi ruang ekonomi yang sehat, tertib, dan berdaya saing.
Melalui kritik terbuka ini, Welly Suhery menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan dari hal-hal mendasar. Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Pasaman menangkap pesan tersebut sebagai peringatan serius sekaligus dorongan untuk berbenah secara kolektif.
# Andalusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar